Masalah yang dihadapi oleh negara tertinggal maupun berkembang adalah kemiskinan. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki problematika dalam masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,16 juta orang (Data BPS, Maret 2022). Walaupun belum signifikan, tetapi secara jumlah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, namun hal ini masih menjadi perhatian. Mengingat bahwa menghapus kemiskinan merupakan tujuan utama dari program Sustainable Development Goals (SDG’s) Tahun 2030 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
Pemerintah telah mengupayakan mengatasi kemiskinan dalam bentuk kebijakan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan tersebut berupa program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), memberikan dana stimulus untuk usaha mikro, pemberian subsidi non-pajak, pemberian bantuan program keluarga harapan (PKH), dana kesehatan (JKN-KIS), kartu prakerja, dan masih banyak lainnya.
Namun, apakah ini berhasil mengatasi kemiskinan?
Bantuan diberikan kepada masyarakt, namun disisi lain terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang dapat merugikan kelompok-kelompok miskin karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya, susahnya mendapatkan barang bersubsidi, peluang terjadinya korupsi dari bantuan yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, dan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan. Sehingga masalah kemiskinan tidak hanya sekedar masalah ekonomi, tetapi juga sosial, politik, bahkan budaya.
Kemiskinan bukanlah penyakit bawaan, sehingga dapat di atasi. Mengatasi kemiskinan bukanlah tanggung jawab individu saja. Mengentaskan kemiskinan menjadi perhatian seluruh komponen bangsa maupun stakeholder. Masyarakat miskin membutuhkan dukungan dari komponen pembangunan seperti pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Garis kemiskinan dapat dibebaskan dengan kesungguhan dan kemauan yang kuat dari individu serta mendapatkan dukungan yang terencana dari berbagai pihak, terutama dalam akses pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya secara mandiri ataupun adanya keterlibatan pihak lain.
Pemerintah telah berusaha maksimal dalam mengatasi kemiskinan. Namun dibutuhkan dukungan yang maksimal dalam bentuk proses pengawasan agar tidak terjadi korupsi. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga yang menguntungkan masyarakat. Selain itu, Program kebijakan dibuat dalam bentuk pemberdayaan yang menjadikan masyarakat lebih kreatif dan produktif. Pemberdayaan Masyarakat selain menciptakan masyarakat yang mandiri juga mampu mengembangkann hasil dengan nilai ekonomis yang lebih baik, serta membuka lapangan pekerjaan. Program pemberdayaan juga mendapatkan dukungan dari pihak swasta seperti perusahaan yang dapat memberikan bantuan, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, bahkan bermitra kepada masyarakat dalam perdagangan, kesehatan, dan lain-lain.
Hal lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian kepada pendududk miskin adalah dengan menggalakkan program zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang dianggap mampu berdasarkan kriteria islam untuk mengeluarkan sekitar 2,5% dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada kelompok berkekurangan secara finansial. Zakat perlu didayagunakan ke sifat produktif dari pada konsumtif, sehingga dampak zakat dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
Sebagai praktisi kesehatan, mengatasi kemiskinan juga menjadi bagian penting dalam membangun kesehatan dimasyarakat. Kerapkali, kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh kemiskinan penduduk. Contohnya pada bidan desa. Bidan desa tidak hanya memiliki peran dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam upaya peningkatan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus mampu berkordinasi dan berkolaborasi dengan perangkat desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam membantu mengatasi kemiskinan. Sepertihalnya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan kearifan lokal untuk membantu mengatasi gizi buruk pada balita. Dalam hal ini, Bidan juga dapat berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menjadikan olahan kearifan lokal tersebut dengan nilai ekonomis yang dapat diperjual belikan sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.(**)
