Penulis : SITI MURSIDAH.
NIM : 1913126886
Mahasiswa Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.
Pepatah Arab mengatakan: Likuli Daain Dawaaun (setiap penyakit pasti ada obatnya). Begitu pula dalam hal patologi birokrasi pasti ada obatnya, meskipun tak semujarab obat flu atau pilek yang sering dikonsumsi masyarakat pada umumnya. Bertitik tolak dari masalah tersebut, penulis mencoba memberikan resep obat untuk menanggulangi penyakit birokrasi , sekalipun dengan obat ini penyakit tersebut tidak akan sembuh secara keseluruhan, paling tidak dapat mengurangi atau mencegah serta menghambat timbulnya penyakit tersebut.
Contoh kutipan Lord Acton:”Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” secara implisit menjelaskan hubungan bagaimana seseorang yang berkuasa terlalu lama akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan kekuasaan- nya, manifestasinya dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotesme. Sehingga langkah strategi pertama yang harus diambil adalah menenpatkan para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa berkecimpung di dalam urusan pelayanan ke posisi yang lain (tour of duty), baik itu rotasi horizontal maupun promosi vertikal. Langkah strategi yang kedua adalah dengan sedini mungkin mengenalkan teknologi informasi di lingkungan pemerintah. Yaitu dengan cara menghindarkan interaksi/transaksi uang cash antara pelanggan dan pelayan. Contoh konkret yang mungkin bisa diaplikasikan adalah dengan pengadaan mesin pencetak perangko ataupun kupon sebagai pengganti uang tunai seperti yang telah dilaksanakan di Jepang. Maksudnya, setiap formulir aplikasi permohonan pelayanan hanya butuh sehelai perangko atau kupon bertuliskan besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses penyelesaiannya. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa seseorang yang bertugas melayani pelanggan tidak akan disibukkan atau direpotkan dengan urusan uang tunai disekitar loket mereka. Mereka hanya akan berkonsentrasi diseputaran urusan administrasi perurusan saja, tidak ada yang lain. Hal ini cukup efektif dalam menekan angka kolusi di Jepang yang biasa disebut dalam ungkapan “shuden no shita” artinya lengan baju bawah baju kimono (WordPress.Com/ 2007).
Berikutnya, penulis menawarkan cara pengobatan patologi birokrasi dengan pendekatan good governance. Penulis berasumsi atau berkeyakinan konsep ini bisa menyembuhkan atau setidak- nya dapat mengurangi penyakit birokrasi.
Good governance diartikan “kepemerintahan yang baik”. Secara konseptual pengertian “baik” mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, keman-dirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sjamsuddin, 2007).
Konsep “kepemerintahan yang baik” berorientasi pada dua hal, yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Hal ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan elemen-elemen konstituen atau pemilihnya, seperti: legitimasi, akuntabi- litas, otonomi dan devolusi kekuasaan kepada daerah, serta ada-nya jaminan berjalannya mekanisme kontrol oleh masyarakat. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.
Unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kepemerintahan menurut UNDP terdiri atas tiga macam, yaitu the state, the private sector, dan civil societi organization (Widodo dalam Ismail.2009).
The State
Diantara tugas terpenting negara pada masa depan yang diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan meredefinisi peran pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, melindungi lingkungan, melindungi kerentan- an dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administratif pemerintah lokal, kota, dan metropolitan.
Institusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi sosial, ketertiban dan keamanan, stabilitas kondisi makro ekonomi, meningkatkan penerimaan keuangan dan menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur yang esensial, memelihara standar keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau, mengatur aktivitas ekonomi yang bersifat natural monopolies atau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum bagi warga negara.
The Private Sector
Sektor swasta jelas telah memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi, yakni ketika produksi barang dan jasa berjalan dengan baik. Pendekatan tersebut mendapatkan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta dan dalam suatu bingkai kerja incentives and rewards secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.
Civil Society Organization
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan, bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan. Akan tetapi, juga tergantung kepada organisasi masyarakat sipil yang memfasi- litasi interaksi sosial politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas.
Bahwa good governance mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian diharapkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan dapat dieliminir. Untuk itu pola dan gaya pemerintah harus segera dibenahi dan dikembangkan dengan menggunakan konsep good governance sebagaimana diuraikan oleh Stoker dalam Sjamsiar (2007) dalam lima proposisi kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai berikut:
- Governance refers to a complex set of situation and actors that are drawn from but also beyond government.
- Governance recognizes the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economic issues.
- Governance identifies the fower dependence involved in the relationships between institution involved in collection action.
- Governance is about autonomous self governing networks of actors.
- Governance recognizes the capacity to get thing done which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to used new tools and techniques to steer and guide.
DAFTAR PUSTAKA
Indrayana, Denny. 2008, Negeri Para Mafioso (Hukum di sarang Koruptor), Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Ismail, H.M. 2009, Politisasi Birokrasi, Malang: Ash-Shiddiqy Press.
Prasojo, Eko. 2010, Gayus dan Patologi Birokrasi, Jakarta: Kompas
Siagian, Sondang, P. 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. “Good Governance” Jurnal Ilmiah Admi-nitrasi publik Vol V,III Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
__________________. 2007, Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik, Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.
Teruna, Made. 2007, “Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Thoha, Miftah. 1999, “Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintahan Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi”,Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
http:// v 318. Word press.com/2007/II/08/Patologi Birokrasi.
