1. Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang
2. Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-undang Pemerintahan Daerah
3. Akibat Hukum Serta Penyelesaian Masalah Kelalaian Pegawai Bank Memasukkan Nomor Rekening Nasabah Dalam Transfer Uang Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan
4. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet(E-COMMERCE) Berdasarkan Kuhperdata
5. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)
6. Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan
7. Pertanggungjawaban Pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbanga
8. Pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Lahan Hak Guna Usaha Pada PT. Kutai Balian Nauli Kalimantan Timur
9. Kewenangan Dan Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Korupsi
10. Analisis Juridis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Terhadap Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Sumut)
11. Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang
12. Hak-Hak Pekerja/Buruh Dalam Praktek Outsourcing Menurut UU Ketenagakerjaan (Studi Kasus Disnakertrans Propsu)
13. Tinjauan Hukum Merger Perseroan Terbatas Perkebunan (Studi Di PT.Perkebunan Nusantara III)
14. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (Suatu Tinjauan Yuridis)
15. Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 (Studi Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara)
16. Tanggung Jawab Keperdataan Media Cetak Dalam Memuat Berita Yang Salah
17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ( Studi Dalam Lembaga Terkait Di Medan)
18. Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya (Studi di LP Kelas I Tanjung Gusta Medan)
19. Pembuktian Tindak Pidana Dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dari Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
20. Implementasi UU No 21 Tahun 2007 Dalam Penanganan Korban Trafficking Perspektif Hukum Internasional
21. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standard Pemberian Kredit Di Bank (Studi pada Bank Mandiri Cabang Utama Medan)
22. Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Illegal Logging (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan 2240/Pid.B/2007/ PN.Mdn)
23. Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Secara Terpisah Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang ( Surat Tuntutan NO.REG/ PER:PDM – 190 / EP.1/Medan/2007 )
24. Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
25. Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pro Xl (Studi Kasus : PT. Excelcomindo Pratama, Tbk Medan)
26. Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal Non Letter Of Credit Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Imam Bonjol Medan
27. Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Buruh Dan Majikan Berkaitan Dengan Kepailitan Perusahaan
28. Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produknya (Studi Kasus PT. Indofood Medan)
29. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Keterbukaan Bagi Perusahaan Publik (Emiten) yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
30. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Keselamatan Penerbangan Ditinjau Dari Hukum Agraria ( Studi Di Medan)
31. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Toko Utama Komputer Medan)
32. Analisis Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Dengan Menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Dalam Pengambilan Uang Di Bank (Studi Putusan Perkara No. 3755/Pid.B/2007/PN.Mdn)
33. Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan Pailit Perusahaan Bumn Berdasarkan UU NO.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
34. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Penduduk Sebagai Korban Kejahatan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh
35. Tinjauan Hukum terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) pada Pasar Modal Syariah.
36. Tinjauan Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh Penyedia Jasa Kepada Konsumen Jasa Penerbangan Menurut UU Perlindungan Konsumen
37. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
38. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Take Over Bank Gagal
39. Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Register No. 110/P.2.10/08/2006/PN. Mataram)
40. Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
41. Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 PK/N/HaKI/2003)
42. Upaya – Upaya ASEAN Dalam Menghadapi Polusi Udara Lintas Batas Negara Yang Disebabkan Oleh Kebakaran Hutan
43. Penagihan Pajak Secara Paksa Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
44. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Penumpang Angkutan Taxi Di Sumatera Utara
45. Konsistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi Asing Di Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang No. I Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing)
46. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Dalam Hubungannya Dengan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Penerbangan Di Indonesia
47. Tinjauan hukum internasional terhadap paket kesepakatan Indonesia-IMF tentang bantuan dan kebijakan ekonomi Internasional
48. Aspek Hukum Koperasi Karyawan PTPN II Dikaitkan Dengan UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Pada PTPN II Tanjung Morawa)
49. Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige
50. Tinjauan Victimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negri Medan No.657/PID.B/2004/P.N.Mdn)
51. Zulfan: Perkembangan International Planned Parenthood Federation (IPPF) Sebagai Organisasi Internasional Di Indonesia
52. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jaminan Hak Atas Tanah Dalam Akta PPAT
53. Tinjauan Hukum Terhadap Cek Dan Bilyet Giro Kosong Dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Perbankan
54. Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang asuransi (Studi kasus di Pengadilan negeri Medan dengan putusan No. 4259/Pid.B/2006/PN.Mdn)
55. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Karyawan Di PT. Ali Toa Firdaus Industri Kecamatan Sei Rampah
56. Perlindungan Hukum Bagi Franchise Dalam Perjanjian Bisnis Franchise Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
57. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Meralisasikan Investasi Asing (Studi : Di Kabupaten Pakpak Bharat)
58. Tinjauan Yuridis Jaminan Perlindungan Konsumen Pada Perusahaan Network Marketing (Studi Kasus PT. Amway Indonesia)
59. Praktik Perlindungan Tenaga Kerja Anak Menurut Pasal 71 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pada Beberapa Industri Bika Ambon Di Medan
60. Perlidungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet
61. Aspek Hukum Pidana Kenakalan Anak Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kenakalan Anak Terhadap Keluarga)
62. Peranan Asuransi Di Dalam Pembukaan L/C
63. Status Dan Kedudukan Hukum Bank Indonesia Menurut UU No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral Dan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Studi Perbandingan)
64. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dari Penjualan Permen Belum Terdaftar Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Halal Dan Iklan Pangan Dan Hukum Islam
65. Klausula deductable Antara Penanggung Dan Trtanggung Pada Polis Asuransi Kerugian (Studi Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor)
66. Prinsip Pembedaan Obyek Sipil Dan Sasaran Militer Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
67. Tinjauan Yuridis Flak Dan Kewajiban Anggota Serta Pengurus Koperasi Pada Koperasi Karyawan Perkebunan Ptpn Iv Sidamanik Dikaitkan Dengan Uu No. 25 Tahun 1992 (Study Pada Koperasi Karyawan Ptpn Iv Sidamanik)
68. Penggunaan Bilyet Biro Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Jadi (Studi Kasus Di Pusat Pasar Medan
69. Suatu Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Sita Eksekutorial Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri
70. Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pada PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Di Kota Langsa
71. Pemberian Kredit Kepada Nasabah Dengan Jaminan Tanah Dalam Praktek Bank SUMUT
72. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Bagasi Di Dalam Pengangkutan Darat (Studi Di C.V. “Makmur” Medan)
73. Sengketa Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Tinjau Dari Hukum Internasional ( Studi Kasus Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan)
74. Tanggung Jawab Pemborong Terhadap Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja
75. Perspektif Kriminologis Atas Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Anak Dikota Medan
76. Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor (Menurut Kuh Dagang).
77. Perjanjian Kredit Sindikasi Sebagai Sarana Pembiayaan Bank (Studi pada PT. Bank Sumut Medan)
78. Peranan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Administrasi Daerah.
79. Perlindungan Konsumen Perumahan Terhadap Developer Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Study Kasus : Zona Property Medan)
80. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Studi pada KSU Syariah Mitra Amaliyah)
81. Tinjauan Mengenai Sistem Hukum Perpajakan Dan Hukum Perbankan Di Negara Tax Haven Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Money Laundering
82. Tinjauan Yuridis Kasus Mantan Tiga Pejabat Bank Indonesia Dalam Penyaluran Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) Dalam kajian Hukum Perdata Indonesia
83. Penerapan rinsip Mengenal Nasabah (P2MN) Kaitannya Dengan Perjanjian Simpanan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang
84. Perlindungan Misi Diplomatik Dari Gangguan Ancaman dan Serangan Terorisme Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional
85. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Hasil Teknologi Rekayasa Genetika
86. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Dan Pengedarannya Di Kotamadya Medan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)
87. Asuransi Kecelakaan Diri Terhadap Wisatawan Di Daerah Objek Wisata (Studi Pada PT.Jasa Raharja Putera Cabang Medan)
88. Anak Yang Belum Dewasa Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kedudukannya Dalam Harta Warisan Dan Hubungannya Dengan Perwalian
89. Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Aspek Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan)
90. Tinjauan Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab Wali Amanat Di Pasar Modal
91. Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public
92. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi
93. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)
94. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang Dibubarkan.
95. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam
96. Aspek-Aspek Hukum Internasional Mengenai Pengawasan Masuknya Orang Asing Ke Indonesia Oleh Aparat Imigrasi
97. Kebijakan Pengaturan Ham Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
98. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
99. Pajak Penjualan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet
100. Tinjauan Hukum Terhadap Peleburan Usaha (Konsolidasi) Dibidang Perbankan (Studi Kasus Di PT. Bank Mandiri)
