UTANG INDONESIA BERTAMBAH, BEGINI ANALISA PENDIRI EWRC INDONESIA

banner 160x600
banner 468x60

 

Jakarta- Utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp6.625 triliun kerap menjadi sorotan dan perbincangan masyarakat. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku senang dan menyebut hal itu sebagai kemajuan.

Menurut dia, kritik dan sorotan publik menunjukkan kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap keuangan negara. “Sekarang semua orang ngurusin utang. Semua orang bicara mengenai itu. It’s good bahwa kita punya ownership terhadap keuangan negara,” kata Sri Mulyani pada peluncuran buku Melintasi 3 Krisis Multidimensi secara virtual, Minggu (24/10/2021).

Sri Mulyani juga menyebut hal itu merupakan suatu kemajuan. Pasalnya, sebelumnya publik tak pernah dan bisa memperhatikan keuangan negara. “Kalau hari ini banyak yang melihat pada keuangan negara yang sangat sangat detail itu saya sangat senang banget. Pada 1997, 1998, tidak ada yang lihat APBN. Pada 2008 pun tidak ada,” tukasnya.

Hampir semua orang, lanjut Sri Mulyani, melihat peningkatan utang sebagai kondisi “taken for granted” atau hal yang bisa diterima begitu saja. Begitu juga dengan kondisi krisis global 2008-2009, tak banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap APBN kala itu.

Menkeu menambahkan, menyadari keuangan negara adalah instrumen yang luar biasa penting terutama sebagai antisipasi menghadapi krisis keuangan yang mungkin terjadi saat utang membengkak. “Ini harus hadir pada saat negara menghadapi kemungkinan terjadinya krisis,” tukas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Sri Mulyani menjelaskan, jika utang berlipat ganda maka akan sulit untuk membayarnya. Apalagi, nilai tukar rupiah yang anjlok bisa menyebabkan krisis keuangan pada suatu negara.

Sebab, jika perusahaan atau perbankan meminjam dalam bentuk dolar di luar negeri karena nilai tukarnya murah, begitu nilai tukarnya dikoreksi dari Rp2.500 menjadi Rp5.000, lalu menjadi Rp7.500, menjadi Rp10.000 bahkan jadi Rp17.000, maka akan berdampak kepada kondisi keuangan

“Kalau utang kita berlipat ganda walaupun tadi utangnya sama tetapi nilai tukar berubah maka penerimaan ada yang dalam bentuk rupiah menjadi tidak bisa mampu untuk membayarnya kembali,” tandasnya.

Sebagai catatan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Agustus 2021 posisi utang pemerintah mencapai Rp6.625,43 triliun atau setara dengan 41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai laporan APBN Kita edisi September 2021, dijelaskan utang pemerintah pada Agustus 2021 bertambah Rp55,27 triliun jika dibandingkan Juli 2021.

Dari Klaten, Pendiri Eko Wiratno Research and Consulting[EWRC Indonesia] Eko Wiratno menyebutkan terdapat bermacam-macam cara untuk melihat risiko utang. Diantaranya kemampuan bayar utang pemerintah dilihat dari perbandingan antara beban bunga utang dibagi dengan penerimaan pajak.

“Jika kita lihat postur APBN 2021, rasio antara beban bunga utang sudah mencapai 25% dari target penerimaan pajak. Ini menandakan porsi bunga utang sudah terlampau membebani anggaran negara,” Jelas Eko Wiratno, Senin(25/10/2021)

Apalagi di tengah rasio pajak yang terus menurun diperkirakan hanya 8-8,1% pada 2021. Dimana menurutnya, kondisi ini tentu sudah lampu merah harusnya. Kedua, kemampuan bayar utang luar negeri bisa dilihat dari indikator Debt Service Ratio atau DSR.

“Rasio ini untuk mengukur porsi utang luar negeri terhadap sumber-sumber penerimaan valas. Tercatat dari data BI, DSR per data Mei 2021 meningkat menjadi 23,5% lebih tinggi dibandingkan posisi 2014 yakni 18,3%,” katanya.

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir terjadi ketidaseimbangan antara kemampuan penerbitan utang luar negeri baru dengan penerimaan dari sisi ekspor, dan devisa lainnya. Ketiga, kekhawatiran risiko penerbitan utang sejalan dengan adanya taper tantrum dalam waktu dekat.

Taper tantrum membuat investor melepaskan kepemilikan surat utang negara berkembang dan memilih aset yang aman. “Kondisi 2013 bisa terjadi dan membuat pemerintah semakin sulit menerbitkan surat utang ke pasar,” ujarnya.

Keempat, ekses penerbitan surat utang dapat menyebabkan crowding out effect. Investasi swasta ke sektor riil dapat terganggu karena imbal hasil yang ditawarkan surat utang pemerintah lebih menarik dibandingkan berinvestasi secara riil.(https://ekbis.sindonews.com/)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "UTANG INDONESIA BERTAMBAH, BEGINI ANALISA PENDIRI EWRC INDONESIA"